HarianSultra.com, KENDARI – Aktivitas mobil tangki pengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang diduga berkaitan dengan PT Erianti Mandiri Sejahtera (EMS) di wilayah Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), kembali menjadi sorotan.
Kali ini, perhatian datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IV Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kendari, Fahd Atsur. Ia menegaskan bahwa PT Erianti Mandiri Sejahtera tidak tercatat sebagai anggota Hiswana Migas.
“Untuk PT Erianti ini tidak terdaftar di kami (Hiswana Migas). Kemungkinan transportir PT Erianti Mandiri Sejahtera tersebut terdaftar sebagai pemegang Izin Niaga Umum (INU) langsung dari Ditjen Migas Kementerian ESDM,” ungkap Fahd saat dikonfirmasi awak media, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, Fahd menilai aktivitas tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama menyangkut legalitas izin usaha dan mekanisme penampungan BBM solar yang dilakukan perusahaan.
Menurutnya, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut memiliki INU serta apakah kegiatan operasionalnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Dicek dulu apakah ada INU-nya. Kalau di Hiswana Migas memang tidak terdaftar sebagai anggota dari mitra Pertamina,” jelasnya.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat desakan agar instansi berwenang menelusuri legalitas dan aktivitas operasional PT EMS, khususnya terkait pengangkutan serta distribusi BBM jenis solar di wilayah Konawe Selatan.
Sebelumnya, PT Erianti Mandiri Sejahtera juga telah menjadi sorotan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Lingkungan, Hukum dan Pembangunan Sulawesi Tenggara (GEMA BUMI ANOA).
Organisasi tersebut secara resmi melayangkan pengaduan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (9/9/2026), terkait dugaan aktivitas penimbunan dan distribusi BBM jenis solar yang disinyalir belum dilengkapi seluruh perizinan sebagaimana dipersyaratkan.
Jenderal Lapangan GEMA BUMI ANOA, Muh. Syafar Iliansyah, mengatakan dugaan aktivitas perusahaan tersebut telah berlangsung sejak 2024. Menurutnya, kondisi itu perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum untuk memastikan legalitas dan kelengkapan dokumen perizinan perusahaan.
“Sejak 2024 aktivitas PT EMS ini sudah berlangsung. Kami menduga sejak awal beroperasi, perusahaan ini bermasalah dengan kelengkapan perizinannya,” ujar Syafar.
Ia menjelaskan, dugaan tersebut diperoleh berdasarkan hasil investigasi internal organisasinya. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah dugaan pengambilan BBM jenis solar dari pengepul di wilayah Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan.
Menurut Syafar, dugaan tersebut juga diperkuat dengan temuan kendaraan pengangkut BBM yang diduga berkaitan dengan PT EMS berada di kawasan permukiman warga di Kecamatan Kolono Timur.
“Kendaraan tersebut beberapa kali kami temukan melintas pada malam hari. Kami menduga aktivitas itu berkaitan dengan pengangkutan BBM,” katanya.
Syafar menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan oleh aparat berwenang. Namun, GEMA BUMI ANOA meminta kepolisian melakukan verifikasi menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan beserta seluruh dokumen perizinannya.
“Setiap perusahaan wajib memiliki izin sebelum melakukan kegiatan pendistribusian BBM. Mulai dari legalitas operasional, izin usaha, penyimpanan hingga distribusi. Kami menduga PT EMS belum memiliki kelengkapan izin tersebut,” ujarnya.
Selain persoalan dugaan distribusi BBM, GEMA BUMI ANOA turut mempertanyakan waktu penerbitan perizinan PT EMS yang menurut informasi dan dokumen yang mereka ketahui baru diterbitkan pada 7 September 2026.
Sementara itu, Syafar menyebut aktivitas perusahaan diduga telah berlangsung jauh sebelum tanggal penerbitan izin tersebut.
“Kami mempertanyakan bagaimana aktivitas perusahaan bisa berlangsung sebelum izin yang kami ketahui baru terbit pada 7 September 2026. Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh proses dan dokumen perizinannya,” ungkapnya.
Tidak hanya di wilayah Konawe Selatan, GEMA BUMI ANOA juga menyoroti dugaan aktivitas penimbunan BBM jenis solar di sejumlah lokasi. Salah satu lokasi yang disebut menjadi perhatian adalah kawasan Lapulu, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari.
Atas sejumlah temuan dan dugaan tersebut, GEMA BUMI ANOA meminta Polda Sultra menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan pemeriksaan terhadap PT EMS.
Pemeriksaan diharapkan mencakup legalitas badan usaha, izin niaga, perizinan penyimpanan dan pengangkutan BBM, sumber pasokan solar, hingga kesesuaian aktivitas operasional perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara profesional dan transparan. Jika ditemukan adanya pelanggaran, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Syafar.
Pernyataan Ketua Hiswana Migas DPC IV Kendari dan pengaduan GEMA BUMI ANOA ke Polda Sultra menjadi dasar penting bagi instansi terkait untuk melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap aktivitas PT EMS.
Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak terdaftarnya PT EMS sebagai anggota Hiswana Migas tidak serta-merta membuktikan perusahaan tersebut tidak memiliki izin usaha dari Ditjen Migas Kementerian ESDM.
Karena itu, pemeriksaan terhadap dokumen Izin Niaga Umum (INU), izin penyimpanan, pengangkutan, serta dokumen pendukung lainnya menjadi penting untuk memastikan kesesuaian kegiatan perusahaan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan maupun klarifikasi resmi dari manajemen PT Erianti Mandiri Sejahtera terkait berbagai dugaan yang disampaikan GEMA BUMI ANOA maupun aktivitas mobil tangki yang menjadi sorotan publik.
Redaksi HarianSultra.com tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada PT Erianti Mandiri Sejahtera maupun pihak-pihak terkait lainnya demi menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Reporter: Marwan
