Oleh: Marwan Toasa S Sos (Pimpinan Redaksi HarianSultra.com)
Langkah Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menetapkan status quo pada operasional PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) di Desa Torobulu, Konawe Selatan, membawa setitik angin segar.
Di tengah skeptisisme publik terhadap penegakan hukum lingkungan, turunnya jenderal bintang satu ke lapangan adalah sinyal bahwa jeritan warga akhirnya menembus dinding tebal Jakarta.
Namun, yang paling menggelitik dari prahara di Torobulu bukanlah soal legalitas izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan. Melainkan sebuah lompatan logika yang luar biasa dari pihak manajemen korporasi.
Saat warga menjerit karena rumah mereka retak dan tebing galian menganga di depan mata, General Manager PT WIN justru mengeluarkan pernyataan yang rasanya menguji kewarasan publik.
Aktivitas alat berat yang masif di sana diklaim bukan penambangan nikel, melainkan proyek penataan lahan dan pembangunan fasilitas warga seperti cincin sumur dan mitigasi banjir.
Mari kita gunakan akal sehat:
*Sejak kapan pembangunan fasilitas air bersih warga membutuhkan pengerukan tanah hingga membentuk lubang sedalam 50 meter?
*Sejak kapan mitigasi banjir dilakukan dengan cara mendatangkan kapal tongkang yang bersandar di dermaga (jetty)?
*Mengapa material yang dikumpulkan di area stockpile terlihat begitu mirip dengan komoditas bernilai tinggi bernama ore nikel, jika peruntukannya hanya untuk menimbun jalan desa?
Kontradiksi ini bukan sekadar salah paham komunikasi antara humas dan warga. Ini adalah bentuk pengingkaran realitas. Menyamarkan aktivitas ekstraktif yang destruktif dengan label “bantuan sosial” adalah penghinaan terhadap ruang hidup masyarakat lokal.
Aturan pertambangan yang baik (good mining practice) secara ketat mengatur jarak aman minimum antara batas luar galian tambang dengan permukiman warga. Jarak itu dibuat bukan tanpa alasan, melainkan demi memitigasi risiko getaran, debu, kelongsoran, dan hilangnya daya dukung lingkungan.
Di Torobulu, aturan itu tampaknya menguap begitu saja.
Fakta Kritis Lapangan: Investigasi menunjukkan ada rumah warga yang kini hanya tersisa 10 meter dari bibir jurang galian. Bayangkan hidup di bawah teror konstan: setiap kali hujan turun, Anda harus mengungsi karena tanah di bawah fondasi rumah Anda siap runtuh ke dalam lubang tambang.
Ini bukan lagi soal mengganggu kenyamanan. Ini adalah ancaman nyata terhadap hilangnya nyawa. Ketika sebuah korporasi beroperasi sedekat itu dengan ruang tidur manusia, maka investasi tersebut telah kehilangan legitimasi moralnya.
Pola yang terjadi di Torobulu adalah replika sempurna dari konflik agraria di berbagai belahan Indonesia lainnya: Korporasi datang membawa modal, alam diperas, sumber air mengering, dan ketika warga protes, hukum dipakai untuk membungkam mereka.
Pernyataan warga yang mengaku diancam penjara saat mempertanyakan kelayakan lingkungan dan dekumen Amdal adalah ironi terbesar. Konstitusi kita jelas menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun di lapangan, warga yang mempertahankan air bersihnya justru harus berhadapan dengan ancaman pidana.
Misteri “Amdal Gaib” PT WIN yang tidak pernah dibuka secara transparan kepada publik kian mempertegas dugaan adanya ketidakberesan prosedural. Jika dokumen lingkungan mereka memang rapi dan aman, mengapa harus disembunyikan dari masyarakat yang menanggung dampaknya langsung?
Penyegelan oleh Bareskrim adalah awal yang baik, namun ujian sesungguhnya ada pada konsistensi. Jangan sampai status quo ini hanya menjadi “redam sesaat” demi menenangkan amarah publik, untuk kemudian dibuka kembali ketika perhatian media mulai bergeser.
Bareskrim Polri dan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan harus berani melangkah lebih jauh:
1. Audit Investigasi Menyeluruh: Selidiki manifests pengapalan tongkang yang diduga mengangkut ore nikel dari sana. Jika terbukti ada penjualan terselubung di bawah kedok “pembangunan fasilitas”, ini adalah tindak pidana murni.
2. Relokasi Tambang, Bukan Warga: Batas galian harus ditarik mundur menjauhi permukiman sesuai aturan hukum yang berlaku. Manusia tidak boleh dikorbankan demi isi perut bumi.
Kasus Torobulu adalah cermin bagi kita semua. Nikel mungkin menjadi primadona ekonomi negara hari ini, tetapi kilau hilirisasi tidak boleh dibayar dengan air mata, retaknya rumah-rumah warga, dan hancurnya masa depan anak-anak di Konawe Selatan. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
