HarianSultra.com, KONAWE SELATAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus bersikap kooperatif dan transparan dalam menghadapi pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka secara resmi Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Konawe Selatan, Rabu (4/11/2026).
Pemeriksaan kali ini berfokus pada evaluasi peran pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi dan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan, khususnya pada komoditas kelapa sawit dan minyak goreng.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional untuk Tahun Anggaran 2024 hingga Semester I Tahun 2026, dengan lingkup pemeriksaan meliputi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan instansi terkait di wilayah Sultra.
Kegiatan itu dihadiri tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Sultra, sejumlah kepala OPD, serta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
Dalam sambutannya, Sekda Konsel menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh dengan menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa.
“Kami sangat menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan kinerja ini. Komoditas kelapa sawit dan pasokan minyak goreng merupakan bagian vital dalam menjaga kestabilan harga serta ketersediaan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh OPD teknis terkait saya instruksikan untuk bersikap terbuka, transparan, dan menyajikan data maupun dokumen yang dibutuhkan secara akurat,” tegasnya.
Menurutnya, hasil evaluasi dan rekomendasi BPK RI nantinya akan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan dan meningkatkan efektivitas program, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan di Konawe Selatan.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, Sekda juga memberikan perhatian khusus terhadap kelancaran proses pemeriksaan. Ia menginstruksikan seluruh kepala OPD terkait agar tidak melakukan perjalanan dinas luar daerah selama masa audit berlangsung.
“Pemeriksaan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan momentum bagi kita untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan. Harapannya, hasil dari entry meeting dan rangkaian pemeriksaan ini dapat mengoptimalkan peran Pemkab Konsel dalam mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Konsel, Narlian, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendampingi seluruh tahapan pemeriksaan agar berjalan lancar dan tepat waktu.
Ia juga meminta seluruh OPD terkait agar responsif dalam memenuhi permintaan data dan dokumen dari tim pemeriksa BPK RI sehingga pelaksanaan pemeriksaan di lapangan dapat berjalan sesuai jadwal.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi teknis antara tim pemeriksa BPK RI dan sejumlah kepala OPD terkait untuk membahas tahapan serta jadwal pelaksanaan pemeriksaan di lapangan.
Reporter: Marwan
