HarianSultra.com, – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Solidarity Squad Indonesia (SSI) resmi mengesahkan kepengurusan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2025–2030. La Songo ditetapkan sebagai Ketua, didampingi La Ode Amsir Mangkawani sebagai Sekretaris dan Risma Asyita sebagai Bendahara. Pengesahan ini menjadi langkah awal bagi SSI untuk memperkuat kehadiran organisasinya di wilayah Sulawesi Tenggara.
I
Pengesahan kepengurusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 001/SK-PD/PP-SS/VIII/2025 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP, Vicky Prasetyo, dan Sekretaris Jenderal, Abdul Razak.
Dengan adanya SK ini, kepengurusan daerah memiliki landasan hukum yang sah untuk menjalankan roda organisasi, mulai dari menyusun struktur hingga tingkat kabupaten/kota, menyelaraskan program kerja, dan memperluas konsolidasi.
”Amanah ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kami siap bekerja maksimal untuk merealisasikan program organisasi, memperluas konsolidasi hingga ke kabupaten/kota, serta memastikan kehadiran Solidarity Squad Indonesia benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujar Ketua SSI Sultra terpilih, La Songo.
La Songo juga menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara pengurus daerah, cabang, dan DPP agar program yang dijalankan dapat bersinergi dengan baik.
Ia meyakini, tanpa kolaborasi yang kuat, organisasi akan sulit mencapai tujuannya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum DPP SSI, Vicky Prasetyo, menyatakan penetapan kepengurusan di Sultra merupakan bagian dari komitmen DPP untuk memperkuat struktur organisasi secara nasional. Ia berharap pengurus di Sultra bisa segera bergerak aktif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Solidarity Squad Indonesia lahir dari semangat kebersamaan. Kehadiran pengurus di Sulawesi Tenggara harus mampu menjadi motor penggerak solidaritas sosial, wadah pengembangan potensi generasi muda, serta mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah,” jelas Vicky.
Sebagai langkah awal, pengurus SSI Sultra akan fokus pada tiga hal utama, yaitu penguatan kapasitas organisasi, pengembangan jaringan sosial hingga tingkat kabupaten/kota, serta pelaksanaan program sosial dan pemberdayaan berbasis kebutuhan masyarakat.
Pengesahan kepengurusan ini sekaligus menjadi landasan legalitas yang akan menumbuhkan budaya organisasi yang profesional dan akuntabel.
Periode kepemimpinan 2025–2030 dianggap strategis karena bertepatan dengan fase pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. SSI Sultra diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam mengawal, mengawasi, dan mendukung pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(Marwan)
