HarianSultra.com, Kendari – Terjadinya polemik anggaran antara Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dengan DPRD Kota Kendari yang kemudian menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada pemberitaan di sebuah media online, sangat disesalkan oleh Sekda Sultra, Drs H Asrun Lio Mhum PhD.
Sekda Sultra ini menerangkan, awal penyeretan dirinya pada polemik anggaran antara Pemkot Kendari dan DPRD Kendari ke dalam pemberitaan yang saat ini santer bergulir dari tanggapan satu ke tanggapan lainnya di sejumlah media, bermula dari adanya seorang rekan wartawan media online yang mengajukan pertanyaan tentang hasil evaluasi APBD Kota Kendari tahun 2024.
Melalui pertanyaan wartawan tersebut, dirinya pun memberikan penjelasan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemprov Sultra, Pemkot Kendari belum memenuhi alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik dalam Rancangan Perda Kota Kendari tentang APBD 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Apabila Pemkot Kendari melakukan penyesuaian untuk memenuhi, tentu mendapatkan apresiasi dari Pemprov Sultra.
“Oleh sebab itu, dalam hasil evaluasi Pemprov Sultra disebutkan bahwa Pemkot Kendari harus mengupayakan pengalokasian anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja daerah pada R-APBD Kota Kendari Tahun 2024. Jika tidak dilakukan berarti rancangan tersebut tidak memenuhi syarat minimal, yang artinya tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan butir E.1.c lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2023,” jelasnya.
Jenderal ASN Provinsi Sultra ini menjelaskan kembali, adapun item atau post anggaran yang akan dilakukan penyesuaian ataupun pergeseran tersebut, merupakan urusan rumah tangga antara Pemerintah Kota Kendari dan DPRD Kota Kendari.
“Gubernur dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sultra hanya melakukan tugas evaluasi berdasarkan UU. Evaluasi ini juga dilakukan pada semua kabupaten kota di Sultra, dimana rancangan Perda tentang APBD dilakukan evaluasi oleh pemerintah satu tingkat diatasnya, demikian untuk Pemprov Sultra oleh Mendagri,” terangnya lagi. ¬¬
Namun menurut Sekda Sultra ini, dalam memenuhi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen tersebut, pemerintah dalam hal ini
sebagai Lembaga eksekutif harus mendapatkan dukungan atau persetujuan dari Lembaga legislatif dalam hal ini DPRD.
Berkaitan dengan polemik anggaran antara Pemkot Kendari bersama DPRD Kota Kendari, Sekda Sultra ini menerangkan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, karena masing-masing pihak melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan tetap berpedoman pada tata aturan berlaku.
Namun, lanjutnya lagi, ditengah polemik tersebut, masing-masing pihak boleh memberikan penjelasan atau menempuh jalur yang ada, sesuai aturan untuk membawa persoalan tersebut dalam mencari solusi terbaik.
“Saya juga berpesan secara khusus kepada rekan media yang telah memintai keterangan saya terkait hasil evaluasi R-APBD Pemkot Kendari, agar jangan digiring masuk membahas rumah tangga orang lain, sebab yang Pemprov lakukan hanya memberikan rekomendasi agar memenuhi, minimal 40 persen belanja infrastruktur pelayanan publik. Adapun item-item yang digeser, merupakan urusan Pemkot Kendari bersama DPRDnya. Mari bersama-sama menyajikan pemberitaan yang sejuk, solutif, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nila kode etik wartawan dan menjadi kontrol penyeimbang solutif,” pesannya. (Red/Wan)
