HarianSultra.com, Kendari, Sultra – Rencana pembangunan Politeknik Pertambangan di Kabupaten Konawe yang digagas oleh perusahaan tambang yang beroperasi di Morosi, PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) mulai dibahas.
Hal itu terlihat saat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi memimpin rapat koordinasi (rakor) persiapan pembangunan Politeknik Pertambangan Konawe di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (3/2/2021).
Rapat digelar secara virtual bersama dengan sejumlah kementerian terkait yakni Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek. Sementara Budaya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanuddin hadir langsung di Rujab Gubernur Sultra. Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Nur Endang Abbas, sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Ferdinand Sapan, perwakilan perguruan tinggi, serta pimpinan PT. VDNI menjadi peserta rapat.
Direktur PT. VDNI, Wisma Baruna didalam rapat menyampaikan bahwa telah menggarap rencana pembangunan politeknik ini dengan intens. Mulai dari desain tekniks, pemilihan kontraktor, hingga pemilihan lahan lokasi kampus sudah dilakukan.
Wisma Baruna mengatakan kampus politeknik akan dibangun di dalam kompleks industri. Salah satu pertimbangannya, sambung dia, karena sekolah ini lebih mengedepankan praktek.
“Akan lebih mudah jika gedung kampus dibangun dalam kompleks industry agar lebih memudahkan proses belajar mengajar,” jelasnya.
Menurutnya, industri yang berlokasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe tersebut berkonsep teknopark. Di dalamnya ada fasilitas-fasilitas umum, termasuk sekolah (politeknik) dengan kawasan yang hijau, meskipun industrinya berat.
Dia juga menjelaskan, terkait urusan perizinan semuanya dilakukan secara online. Pihaknya telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk izin online tersebut.
“Kami rencanakan bulan Februari atau Maret ini berkas-berkasnya akan dimasukkan semua,” terangnya.
Direktur PT. VDNI ini menambahkan, untuk menaungi politeknik tersebut, dibentuk yayasan yang mana Gubernur Sultra ditunjuk sebagai pengawas.
Pemilihan lokasi politeknik yang direncanakan berada di areal industri tersebut mendapat respon dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sultra maupun Kabupaten Konawe.
Gubernur Sultra, Ali Mazi secara pribadi menginginkan agar kampus itu dibangun di luar kompleks industri, namun jika ada pertimbangan regulasi, efektifitas dan efisiensi, dan ada persetujuan pemerintah pusat, tidak mempersoalkan jika dibangun di dalam kompleks.
“Hanya saja, jika memang gedung politeknik itu akan ditempatkan di dalam kompleks maka yang perlu dipertimbangkan benar-benar adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Bagaimana mahasiswa itu aman dan nyaman dalam belajar, Kebersihan dan keamanan terjaga. Jadi, Amdal nya penting diperhatikan,” tegas Gubernur Sultra.
Gubernur Sultra ini juga mengatakan jika tujuan utama dari pembangunan politeknik adalah bagaimana SDM di Sultra dapat berkembang dan cerdas. Jika pemerintah pusat setuju pembangunannya di dalam kompleks industri itu berarti tidak ada masalah.
Penentuan lokasi tersebut juga ditanggapi serius oleh Sekda Konawe, Ferdinand Sapan. Menurutnya, pembangunan politeknik ini harus tetap mempertimbangkan seluruh aturan yang menjadi rujukan hukum, termasuk zonasi tata ruang, serta konsep kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan.
Ia menjelaskan, regulasi yang mengatur tata ruang mengandung aturan mengenai pidana sehingga aspek tata ruang benar-benar menjadi pertimbangan. Perlu pertimbangan dari berbagai aspek, bukan hanya substansi kepentingan perusahaan semata tapi juga regulasi lain yang berlaku.
“Pembangunan politeknik bukan hanya sekadar untuk menciptakan pekerja di Virtue (PT. VDNI). Tapi pada konteks yang lebih luas lagi. Kita harus berpikir lebih luas, bukan cuma lima tahun. Kita tidak tahu bagaimana Virtue di masa-masa mendatang,” kata Sekda Konawe.
Disela-sela rapat itu, Ali Mazi juga menyampaikan agar PT. VDNI benar-benar serius dengan rencana pembangunan politeknik tersebut. Selain itu, Ia juga meminta agar perusahaan tambang tersebut senantiasa berkoordinasi tidak hanya ke pemerintah pusat, tapi juga ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.
“Saya harap setiap dua minggu sekali saya memperoleh laporan tentang perkembangannya. Sehingga jika ada kendala, pemerintah daerah bisa turut membantu mengatasinya,” kata Ali Mazi.
Reporter: Marwan Toasa
