HarianSultra.com, MUNA-Ratusan honorer tenaga kesehatan (nakes) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muna, menuntut kejelasan dan keadilan dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024.
Pasalnya, nama-nama mereka hilang saat mendaftar, meskipun sebelumnya terdaftar dalam pendataan pra-finalisasi 2022.
Koordinator Lapangan, La Ode Muhamad Suhas Darul menjelaskan, sangat penting memasukkan data tenaga honorer yang terdaftar pada pra-finalisasi 2022 ke dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia meminta agar penerimaan PPPK dilakukan dalam satu sesi untuk memastikan kesamaan hak semua tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun.
Dikatakan, banyak tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun namun tidak terdaftar di BKN. Berdasarkan hal itu, Ia mendesak pemerintah daerah khususnya BKD untuk memastikan nama-nama tersebut dimasukkan kembali.
“Kami tidak banyak menuntut, hanya keadilan,” ucap Muhamad Suhas Darul saat berorasi di Kantor BKD Muna, Jum’at, (11/10/2024).
Menurutnya, tenaga honor yang dipekerjakan memiliki gaji yang sangat rendah, berkisar antara Rp 300 sampai 400 ribu, bahkan tidak digaji sama sekali.
“Ketidakakuratan data ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kami,” katanya Muhamad Suhas Darul.
Olehnya, Ia berharap pejabat sementara (Pjs) yang menjabat mau mendengarkan aspirasi mereka dan memperjuangkan hak-hak nakes yang tidak terdaftar.
Ia menyebutkan, kurang lebih 426 honorer tenaga kesehatan yang mengabdi di Muna tak terdaftar di BKN.
“Kami ingin semua nama yang masuk di pra-finalisasi bisa dimasukkan,” tutupnya.(Red/Wan)