HarianSultra.com, ANDOOLO – Salah satu staf ahli anggota DPR RI Ridwan Bae, Laode Murfain diduga meminta sejumlah uang atau pungutan liar (Pungli) hingga puluhan juta di setiap desa dan kelompok tani di Sulawesi Tenggara dengan komitmen bakal memberikan bantuan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).
Hal ini terbukti dengan adanya pengakuan dari seorang Kepala desa di Konawe Selatan yang telah memberikan uang puluhan juta rupiah sebagai mahar untuk mendapatkan bantuan program tersebut.
“Saya dijanjikan akan diberikan bantuan program IBM diantaranya program P3GTAI, BSPS, PISIEW dengan sarat ada mahar. Makanya saya setor uang Rp80 juta sesuai permintaan Murfain,” kata SJ, salah satu Kades di Kabupaten Konawe Selatan.
SJ mengatakan, uang tersebut diberikan kepada Murfain pada tahun 2023 sebagai mahar untuk mendapatkan sejumlah bantuan program IBM tahun 2024 .
Namun, lanjut SJ, bantuan yang dijanjikan tidak sesuai dengan komitmen sebelumnya.
“Tahun 2024 saya hanya dikasi satu kegiatan program IBM yakni Pisiew, dan ini saya anggap itu tidak sesuai komitmen kita dari awal,” katanya.
SJ juga mengungkapkan, praktek pungli juga dilakukan Murfain kesejumlah Desa dan Kelompok Tani di Konsel dengan komitmen yang tidak jauh berbeda.
“Bukan hanya saya yang dimintai uang, ada juga beberapa Desa dan kelompok tani yang juga dimintai, tapi maharnya mungkin tergantung dengan kesepakan kegiatan yang dijanjikan,” ucapnya.
Karena tidak sesuai komitmen, SJ mengaku bakal membicarakan kembali komitmen dan bahkan meminta kembali uang yang disetorkan kepada staf ahli anggota DPR RI Ridwan Bae itu.
“Yang pastinya saya akan meminta kembali uangku, meski bukan saya langsung yang menemui dia,” terangnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPD Tamalaki Konsel, Iswan Sapar bakal mengawal dan meminta APH mengungkap dalang persoalan ini. Ia menduga, praktek pungli ini sudah berlangsung lama, dan Murfain tidak bekerja sendiri namun atas perintah pimpinan.
“Praktek pungli pada program IBM ini kami menduga sudah lama mereka lakukan bahkan bukan hanya Murfain. Dia tidak bekerja sendiri, ada arahan bosnya. Karena setiap melakukan persentase kepada setiap kepala desa bahwa program IBM ini merupakan program Salah satu Anggota DPR RI Dapil Sultra Ridwan Bae,” katanya Iswan.
Ditempat terpisah, Anggota DPR RI Ridwan Bae melalui staf ahli nya Asri Salam menyampaikan, bahwa dengan adanya kegiatan program IBM yang diperjuangkan, Ridwan Bae setiap tahunnya mengeluarkan surat edaran menegaskan tidak ada pungutan dalam bentuk apapun dan tidak mentolerir pihak manapun mengatasnamakan Ridwan Bae untuk melakukan pungutan liar (Pungli).
“Pak Ridwan tegas melarang dan tidak membenarkan praktek praktek tersebut. Beliau setiap tahun membuat surat edaran larangan pungli atau pun hal yang serupa,” kata Asri Salam, mengutip pesan Whatsapp nya, Minggu, (8/6/2025).
“Ini surat yang terbaru, setiap tahun surat ini disampaikan ke mitra kerja dan desa desa penerima manfaat program juga disampaikan,” tambahnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Laode Murfain belum dapat dikonfirmasi baik secara langsung maupun melaui telepon selularnya.
Diketahui, Program infrastruktur berbasis masyarakat adalah pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan. Dan program ini turun secara gratis tanpa mahar. Tujuannya adalah memastikan infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat, serta memastikan keberlanjutan dan manfaatnya. (Marwan)
