HarianSultra.com, Andoolo – Dalam mendukung program pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan Kajian Antar Daerah (KAD) di lima titik lokasi tugas (lokus). KAD tersebut dilaksanakan selama tiga hari, dari 23 hingga 26 Juni 2021 lalu secara serentak.
Kelima titik lokus tersebut, yakni pada Balai Besar Vetruner Maros Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Maros Provinsi Sulsel, Dinas Perhubungan Kabupaten Maros, Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, dan Desa Wana Giri Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.
KAD tersebut terkait pengembangan penggemukan sapi dan kesehatan hewan, Dana Bagi Hasil (DBH) retribusi bandara, budidaya dan pengembangan porang, perencanaan dan pengembangan obyek destinasi pariwisata, dan terkait peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam membangun dan mengelola pariwisata.
Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo beserta Wakil Ketua I, Armal melaksanakan kajian di Dinas Perhubungan Kabupaten Maros Provinsi Sulsel terkait Dana Bagi Hasil (DBH) retribusi bandara yang diterima langsung oleh Sekretaris dan Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Maros.
Dalam penjelasan Tim Teknis oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Maros menjelaskan, bahwa pengelolaan Bandar Udara Hasanuddin Makassar sepenuhnya ada dalam kewenangan Provinsi Sulsel, sehingga pengutipan retribusi bandara untuk kabupaten kebagian retribusi untuk ruang parkir bandara. Dimana Kabupaten Maros menerima DBH dari retribusi tempat parkir bandara melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulsel.
Sementara itu, Wakil Ketua II, Hasnawati beserta Ketua Komisi II, Tasman Lamuse dan Anggota Komisi II lainnya melakukan KAD pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Maros.
Tim KAD diterima oleh Kabag Umum Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Maros. “Balai ini membawahi 10 provinsi yang bergerak dalam pengembangan bibit unggul ternak dan kesehatan hewan, dan beberapa waktu lalu kami telah berkunjung ke Kabupaten Konsel untuk melakukan penyuluhan dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan peternakan dan pencegahan penyakit hewan. Dimana Kabupaten Konsel merupakan sentra produksi bibit sapi unggul berdasarkan keputusan Menteri Pertanian,” ungkap Kabag Umum Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Maros.
Wakil Ketua Komisi II, Sutiono beserta anggota Komisi II lainnya melaksanakan KAD di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Provinsi Jatim, yang diterima langsung oleh Ketua Kelompok Tani pada Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Porang Kepel, Suyanto.
Suyanto menjelaskan, bahwa kurang lebih sudah 10 tahun mengembangkan tanaman porang, dan di lapangan tidak ada rekayasa karena itu mutlak dari pengalaman, yang perlu menjadi perhatian utama dalam mengembangkan porang adalah lahan yang cukup bersih dan keadaan PH tanah, serta tata cara pemupukan atau pengobatan tanaman porang.
“Dalam revolusi pola tanam budidaya dan mengembangkan tanaman porang bukan bertujuan untuk menggeser tanaman pangan serta produktif yang ada. Harapannya bisa memanfaatkan lahan di sela-sela tanaman produktif, selebihnya lahan tidur yang ada guna menambah nilai perekonomian para petani indonesia,” ujarnya.
Ketua Komisi III, Herman Pambahako beserta anggota Komisi III lainnya melakukan KAD di Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.
Dimana Kabupaten Gianyar, Bali diketahui memiliki daya tarik wisata terbanyak di antara 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Salah satu faktor yang berperan penting dalam pengembangan destinasi pariwisata adalah Sumber Daya Manusia (SDM), hal inilah sebagai faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan kinerja guna mendukung pengembangan pariwisata itu sendiri.
Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, I Gusti Ngurah Susatia Putera menjelaskan, dengan belum berakhirnya pandemi wabah Covid-19 pendapatan di sejumlah obyek wisata yang dikelola pemerintah terus mengalami keterpurukan, bahkan sesuai data yang masuk bila dulunya pendapatan dari DTW (Daya Tarik Wisata) yang dikelola pemerintah daerah bisa mencapai Rp. 100 juta per hari, kini sejak pandemi pendapatan hanya berkisar antara 5 juta per hari.
Sedangkan Ketua Komisi I, Nadira beserta Anggota Komisi lainnya melaksanakan KAD di Desa Wana Giri Buleleng, Bali yang diterima langsung oleh Kepala Desa Wana Giri, Made Suparanton, serta Ketua Bumdes Wana Giri, Made Darsana dan kelompok pengelola pariwisata Desa Wanagiri.
Mengawali pertemuan, Nadira menjelaskan, tentang profil potensi pariwisata Kabupaten Konawe Selatan serta memberikan pertanyaan diantaranya, bagaimana pembagian hasil usaha yang dilakukan Bumdes untuk penguatan modal PAD desa, operasional pengurus dan untuk dana sosial, dan bagaimana pengelolaan Bumdes yang dilakukan oleh para Kepala Desa yang kemudian dihubungkan dengan usaha pariwisata sebagai bagian dari PAD desa maupun PAD kabupaten.
Ketua Bumdes Wana Giri, Made Darsana menyampaikan, bahwa terkait pembagian hasil kegiatan simpan pinjam yang dikelola oleh Bumdes yaitu simpan pinjam untuk masyarakat dikenakan bunga 1%, untuk penguatan modal 30%, PAD desa 20%, dana sosial 5%, 10% tim verifikasi dari desa, 15% untuk hasil usaha pengurus, 10% operasional pengurus untuk kegiatan yang telah direncanakan dalam 1 tahun anggaran dan 10% untuk biaya pengelolaan konservasi hutan.
Sedangkan usaha yang paling bagus pendapatannya adalah usaha wisata dan usaha komoditi kopi. Mengenai kontribusi pihak pemerintah daerah maupun pusat tetap kita mengharapkan dari pembinaan, pengawasan dan memberikan support pada pelaku-pelaku usaha yang ada di desa.
