HarianSultra.com, KENDARI – Memperingati International Day of Persons with Disabilities atau Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2021, seluruh Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Provinsi Sultra dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berfokus di Kota Baubau, belum lama ini.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD mengungkapkan, peringatan HDI Tahun 2021 berfokus di Kota Baubau berdasarkan kesepakatan para guru SLB se Sultra dibawah naungan Dikbud Sultra, serta didukung oleh kesiapan Pemerintah Kota Baubau.
Selain itu, lanjut Lulusan S3 The Australian National University Canberra ini, peringatan yang dilakukan di daerah kepulauan tersebut, sebagai salah satu wujud perhatian Pemerintah Provinsi Sultra melalui Dikbud kepada SLB-SLB yang ada di pelosok.
“Selama ini peringatan atau acara hari besar bertemakan pendidikan lebih dominan di laksanakan di daerah daratan termasuk ibu kota provinsi. Untuk itu, kali ini berdasarkan kesepakatan bersama seluruh guru SLB di Sultra, sekaligus sebagai ajang silaturahim, saling sharing, saling menyemangati, dan saling memberi motivasi antar warga SLB daratan bersama SLB daerah kepulauan, maka peringatan kali ini tergelar di Kota Baubau,” jelas
Akademisi asal Moronene Bombana ini.
Pembina Kerukunan Keluarga Baubau Buton (KKBB) Provinsi Sultra ini menjelaskan, peringatan kali ini mengangkat tema “unik dalam kebersamaan, bersama dalam satu harapan, dan satu kesetaraan” dimana sejalan dengan harapan Pemprov Sultra pada bidang pendidikan, khususnya SLB agar bisa mendapatkan perhatian yang sama dengan sekolah-sekolah umum lainnya yang ada di Bumi Anoa.
“Melalui HDI ini kita tentu berharap agar bisa menghilangkan stigma buruk atau negatif kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, bisa memberikan dukungan atas hak-hak dalam meningkatkan martabat serta kesejahteraan kepada mereka penyandang disabilitas,” ucap Pencetus Proper PERAU GADIK di Bumi Anoa ini.
Peringatan ini juga, masih orang nomor satu di jajaran Dikbud Provinsi Sultra ini, sekaligus bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat hingga yang berada di kepulauan maupun daerah pelosok lainnya di Sultra, terkait dengan hak dan kesejahteraan yang wajib dimiliki oleh setiap penyandang disabilitas.
Peraih juara 1 Diklat PIM III di BPSDM Provinsi Sultra 2019 mengakui, Pemprov Sultra melalui Dikbud terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini, baik untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Keujuruan (SMK), termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB).
“Untuk ketiga jenis pendidikan ini, pemerintah tidak membeda-bedakan, bahkan Gubernur Sultra memberikan perhatian terhadap SLB agar terselenggara di seluruh kabupaten kota di Sultra. Untuk itu, Pemprov Sultra melalui Dikbud akan membangun SLB di kepulauan, agar secara bertahap bisa memenuhi instruksi Gubernur Sultra, terkait penyelenggaraan SLB di seluruh wilayah provinsi ini,” tutur Pria yang berhasil masuk sebagai peserta terbaik dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IX 2021, pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan (Puslatbang KMP) LAN RI ini.
Pembina Kerukunan Keluarga Baubau Buton (KKBB) Provinsi Sultra ini mengungkapkan, saat ini terdapat lima kabupaten lagi belum memiliki SLB, yakni Kabupaten Kolaka Utara, Konawe Kepulauan, Kabupate Buton Selatan, Buton Tengah, dan Buton. Olehnya, secara bertahap akan dibangun.
“Tim teknis dari Dikbud RI sudah tinjau kelayakan lapangan. Insya allah akan dibangun satu unit SLB negeri di daerah kepulauan. Sisanya, diupayakan lagi berikutnya, mengingat pembangunan unit-unit sekolah baru merupakan kewenangan pusat, sehingga kami tinggal berusaha agar minimal satu SLB ada di setiap kabupaten kota,” ucap mantan Kepala Pusat Studi Eropa UHO sejak 4 Agustus 2016 hingga Agustus 2017 ini.
Kadikbud Sultra ini menjelaskan, adapun jumlah SLB se Sultra saat ini mencapai 65 unit, terdiri dari 48 negeri dan 17 swasta, yang masing-masing tersebar 8 unit di Kota Kendari, 7 di Kota Baubau, 1 di Wakatobi, 6 di Muna Barat (Mubar), 23 di Muna, 1 di Konawe Utara, 3 di Konawe Selatan, 4 di Konawe, 1 di Kolaka Timur, 9 di Kolaka, 1 di Buton Utara, dan 1 di Bombana.
Mantan Kepala Sekretariat Rektor di UHO pada 17 April 2008 hingga September 2009 ini melanjutkan, dari total SLB tersebut terdapat sebaran guru sebanyak 154 untuk PNS dan 388 non PNS.
“Setiap tahun baik SMA, SMK, dan SLB diberikan anggaran tanpa dibeda-bedakan, bahkan untuk SLB kita dorong agar keberadaanya bisa sama dengan SMA dan SMK pada umumnya. Layaknya SMA dan SMK, SLB juga diberikan dana bantuan dimana pada tahun 2019 Rp 3.129.684.000 bersumber dari DAK. Dana bantuan ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya,” jelas mantan Konsultan Proyek Peningkatan Mutu SLTP Provinsi Sultra, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra sejak 2004 hingga 2008 ini.
Asrun menerangkan, dana bantuan tersebut diperuntukan untuk bangunan fisik termasuk rehabilitasi PKLA. Terdapat juga dari Provinsi setiap tahun Rp 679 juta, untuk pembinaan pendidikan baik guru maupun siswa serta kegiatan lomba-lomba.
“Jadi anak-anak berkebutuhan khusus gratis bersekolah, tanpa ada pemungutan biaya. Olehnya kami berharap kepada setiap orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, agar tidak ragu menyekolahkan anaknya. Apalagi, Gubernur Sultra telah meminta supaya pembinaan pendidikan di Sultra ini tidak boleh ada diskriminasi, termasuk penyelenggaraan SLB yang harus benar-benar memberikan pelayanan khusus karena tempatnya anak-anak difabel berada,” pesannya.
Asrun meyakini, anak-anak difabel dari SLB tidak kalah produktif dengan keluaran sekolah umum lainnya. Bahkan Dikbud Sultra telah membantu memperkenalkan hasil produksi anak-anak difabel, diantaranya berupa kain batik dengan ciri khas persik yang memiliki kualitas sangat baik.
“Kemarin kita telah memberikan bantuan termasuk pembinaan guru. Sekarang diantaranya sudah ada yang memproduksi kain batik persik dan kita bantu mempromosikan lagi. Selain itu, Dikbud Sultra juga telah membuka setingkat UPTD, yakni Pusat Layanan Autis di Anduonohu,” terangnya lagi.
Asrun menambahkan, kesemua upaya yang dilakukan tersebut baik dari sisi responsif anggaran hingga kebijakan, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Dikbud Sultra 2018-2023 yakni meningkatkan akses, kualitas, serta tata kelola pendidikan kebudayaan dan meningkatkan kualitas SPM pendidikan.
“Sebagai instansi teknis, tentu kita harus mampu menjabarkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2018-2023, yakni terwujudnya Sultra yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat. Hal ini tertuang kedalam empat misi, dimana misi pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan lingkungan, politik, serta iman dan takwa. Jadi bidang pendidikan harus mampu melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tanpa diskriminasi, guna mencapai visi misi tersebut,” tutupnya.(**)
