HarianSultra.com, BADUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) dibawah kepemimpinan Bupati H Surunuddin Dangga ST MM serius membuktikan tekadnya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dengan membangun serta mengelola Mall Pelayanan Publik (MPP).
Salah satu wujud keseriusan itu, Pemkab Konsel melakukan Study Tiru Pengelolaan MPP di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Selasa, (21/5/2024).
Dipimpin langsung Sekertaris Daerah (Sekda) Hj ST Chadidjah, S.Sos., M.Si didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Konsel kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan.
Dalam sambutannnya Sekda ST Chadidjah mengatakan, sangat mengapresiasi pengelolaan MPP di Kabupaten Badung. Dirinya mengaku sebelum MPP Konsel di lounching pihaknya akan mempelajari proses pengelolaannya melalui kaji tiru ini.
“MPP Kabupaten Badung telah mengelola secara baik berkualitas dan selalu berinovasi, terlihat berbagai penghargaan dan semakin banyaknya layanan yang diberikan. Jadi, setelah melihat langsung tidak ada alasan OPD yang memiliki pelayanan untuk tidak menghadirkan layanan MPP yang berkualitas paska launching nanti,” Ucap Chadidjah.
Sesuai dengan arahan Bupati H Surunudin Dangga, sambung Sekda ST Chadidjah, sejumlah OPD dan instansi vertikal terkait setelah study tiru ini diminta untuk mempersiapkan diri dalam memberikan pelayanan publik terbaik di MPP Kabupaten Konawe selatan.
“Agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah semakin baik,” kata ST Chadidjah.
Dirinya berharap melalui kerja keras dan kolaborasi, pihaknya dapat memberikan pelayanan maksimal dan berkualitas bagi masyarakat di Konawe Selatan.
“Kita semua bekerja keras dan saling berkolaborasi positif agar tahun 2024 ini, masyarakat Konawe selatan sudah mendapatkan pelayanan publik berkualitas dengan konsep one stop service,” pungkasnya.
Senada dengan hal itu, Kadis DPM-PTS Badung, I Made Agus Aryawan mengucapkan selamat datang kepada rombongan Pemkab Konsel, pihaknya membuka seluas-luasnya informasi terkait dengan pengelolaan MPP di daerahnya tersebut sebagai bentuk kolaborasi demi kepentingan masyarakat.
Made juga membeberkan, MPP Badung telah berhasil melakukan pelayanan publik dengan berkolaborasi berbagai instansi vertikal, BUMN dan swasta lainnya.
“Selamt datang kami ucapkan kepada seluruh rombongan study tiru Pemkab Konsel di daerah kami, MPP di Badung ada sekitar 23 penunjang layanan pemerintahan dan layanan instansi vertikal serta swasta BUMN telah disatukan kedalam MPP Badung dengan melakukan integrasi berbagai aplikasi penunjang,”ujar Made.
Ia juga menjelaskan capaian MCP Korsupgah yang merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, yang dilaksanakan oleh KPK Republik Indonesia terhadap Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia sudah mencapai 100℅ dari sisi efektivitas pengaplikasiannya.
” Dan juga berbagai penghargaan telah kami peroleh, baik dari kementrian PAN RB, Ombudsman, kemendagri, lembaga negara lainnya, dan merupakan pioneer MPP dari 11 MPP yg pertama di implementasikan di Indonesia sejak tahun 2018,”jelasnya.
MPP Badung memiliki puluhan pelayanan publik yaitu, Dukcapil, Kantor Kementrian Agama, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai, Dinas Koperasi UMKM, Perum PAM, Lingkungan hidup, Bapenda, Dinas Kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, Layanan imigrasi/pasport, Layanan kepolisian, Layanan BNN, Layanan kejaksaan, Layanan kantor pajak, Layanan kemenkumham, Layanan POM, Layanan BPN, Layanan perbankan BRI,BPD, Layanan BUMN (PLN,PT.PoS, PT.taspen), Layanan hukum PERADI , dan Layanan DPM-PTSP.
“Yang lebih menarik lagi, MPP di Badung masyarakat sudah bisa mendapat layanan pembelian tiket garuda, melakukan tes narkoba, pengurusan paspor imigrasi, pengaduan, kepolisian, pelayanan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, pelayanan PLN, PAM, Taspen dan perbankan seperti BPD dan BRI,”terangnya dihadapan Sekda ST Chadidjah beserta rombongan.
Made juga mengaku pihaknya medapatkan dukungan bandwidth Diskominfo MPP 300 Mbps yang dapat melayani semua komputer PC dalam layanan MPP dan tersedia juga wifi untuk masyarakat.
“Keberadaan layanan MPP memperlihatkan kualitas layanan pemerintah menghadirkan one stop service, sehingga layanan masyarakat semuanya dapat di selesaikan pada MPP,” tutup Made.(Red/Wan)
