HarianSultra.com, KONAWE SELATAN – Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) secara resmi melaporkan Pemerintah Desa Awalo, Kecamatan Buke, atas dugaan penyalagunaan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2021-2025.
Laporan ini disampaikan kepada Inspektorat Konsel pada Rabu, 29 Oktober 2025, sekaligus membuka tabir dugaan praktik Mark-Up proyek fisik dan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD tahun anggaran 2020-2022.
Sekretaris PPWI Kabupaten Konsel, Iswan Safar, membenarkan pelaporan tersebut dan menjelaskan bahwa langkah ini diambil berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya menyusul adanya laporan dari masyarakat setempat.
“Kami sudah laporkan di Inspektorat Konsel. Dan besok juga saya akan buat surat tembusan ke Tipikor Polres Konsel, Kejari Konsel, dan akan buat laporan di Polda Sultra,” ujar Iswan Safar, menegaskan keseriusan organisasinya dalam mengawal kasus ini.
Iswan Safar merinci serangkaian dugaan penyalahgunaan anggaran yang menjadi dasar laporan mereka, antara lain:
Pertama, Tidak adanya transparansi mengenai anggaran Dana Desa tahun 2020 hingga 2022.
Kedua, Diduga adanya Mark-Up Keuntungan pada beberapa item program pekerjaan fisik di desa tersebut.
Ketiga, Adanya dugaan Selisih Anggaran, baik kelebihan maupun pengurangan anggaran pada penetapan anggaran sebelumnya tanpa dasar yang jelas.
“Ini hasil dari investigasi kami dilapangan dan ini berdasarkan laporan masyarakat,” terangnya.
Iswan menambahkan, seluruh uraian dan rujukan program yang diduga tidak sesuai peruntukannya telah terlampir sebagai bagian tak terpisahkan dalam surat yang disampaikan ke Inspektorat Konsel.
Lebih lanjut, PPWI Konsel menyatakan bahwa pelaporan ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk memberantas dugaan korupsi di tingkat desa. Ia menyebut, sebelumnya pihaknya juga telah melaporkan Desa Anese, Kecamatan Buke, yang kini masih menunggu hasil Pensus dari Inspektorat.
“Desa Anese juga tetap akan kami kawal. Bukan hanya desa-desa ini saja, tapi masih ada beberapa desa target kita di Kecamatan Buke,” kata Iswan.
Menurutnya, banyak desa di Kecamatan Buke yang menunjukkan kejanggalan.
“Hasil pengamatan, di desa-desa banyak kejanggalan karena banyak anggaran Dana Desa turun tapi desa tersebut tidak ada kemajuan sehingga ada indikasi adanya penyalahgunaan anggaran atau korupsi yang dilakukan kepala desa,” tutupnya.
PPWI Konsel berharap laporan ini dapat segera ditindaklanjuti secara serius oleh pihak terkait demi mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel.(Marwan)
