HarianSultra.com, Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi, S.H bersama Plt. Sekretaris Irjen Kemendagri Ahmad Husin Tambunan, S. STP., M.Si, menghadiri acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Tenggara dengan tema ” Sinergi Berkelanjutan dan Inovasi Untuk Ketahanan Pangan Nasional” di Lapangan Korem 143 Haluoleo, Jumat 11 Agustus 2023
Acara tersebut dihadiri, Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, Direktur Departemen Regional Bank Indonesia Imam Hartono, Kepada Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Yunita Resmi Sari, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama Kemendesa PDTT Aisyah Gamawati, Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitri Ismi, Anggota Dewan Gubernur BI dan Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Sultra Bahtra.
Turut hadir dari jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Forkopimda, Kasi Kasrem 143/HO, Asisten II Sekda, Kepala Bulog Kanwil, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kabinda, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, Pj Bupati Muna Barat, Bupati Konawe Utara, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi, TPID Provinsi dan Kabupaten/ Kita TPID Se-Sultra serta Pejabat terkait.
Kegiatan diawali dengan pemutaran Kompilasi video GNPIP Sulawesi Tenggara tahun 2023, yang disaksikan oleh Gubernur bersama Plt. Sekretaris Irjen Kemendagri dan Pejabat terkait. Video GNPIP Sultra 2023 menunjukkan rangkaian sinergi dan inovasi dari Bank Indonesia dengan berbagai mitra strategis dalam mengendalikan inflasi pangan.
Dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antar daerah intra dan inter Provinsi dalam rangka penguatan rantai retribusi untuk terus mendukung upaya pengendalian harga pangan yakni Pj Bupati Buton Selatan atau yang mewakili, Pj Bupati Buton (mewakili), Bupati Konawe (mewakili), Pj Bupati Muna Barat, Bupati Kab. Muna atau yang mewakili, Pj Bupati Bombana (mewakili), Pj Walikota Kendari (mewakili), Pj Bupati Buton Tengah (mewakili).
Sambutan Gubernur Sultra H. Ali Mazi, S.H menyampaikan berdasarkan Arahan Presiden RI, yang mendorong kerja sama berbagai pihak termasuk kepala daerah dalam tim pengendalian inflasi daerah (TPID), kami menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sultra memberikan usaha maksimal dalam menyukseskan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai wujud kolaborasi terbaik dalam menjaga kestabilan harga dan mendukung ketahanan pangan.
Lanjut, berkat kerja sama yang baik antara TPID Provinsi dan Kab/Kota dengan stakeholder terkait, tekanan inflasi di Provinsi Sultra menunjukkan tren penurunan dari waktu ke waktu. pada juni 2023, inflasi gabungan Sultra tercatat sebesar 5,32 persen secara tahunan, masih berada di atas target inflasi 3 ± 1 persen. jika dilihat sepanjang tahun, inflasi Sultra hingga juli 2023 masih tercatat sebesar 1,62 persen, masih terjaga seiring dengan berbagai langkah proaktif pemerintah untuk menjaga kestabilan inflasi. namun demikian, beberapa tantangan global perlu terus diwaspadai agar dapat mencapai target inflasi nasional pada akhir tahun 2023.
Pada tahun 2022, Sulawesi Tenggara tercatat sebagai Provinsi dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi se-sulawesi dan tertinggi kedua secara nasional dengan inflasi sebesar 7,39 persen secara tahunan. inflasi komoditas yang diatur pemerintah yakni tarif angkutan udara menjadi sumber utama inflasi Sultra dengan catatan inflasi sebesar 21,38 persen secara tahunan.
Namun demikian, kelompok inflasi inti dan komoditas pangan bergejolak cenderung stabil, masing-masing menduduki peringkat 22 dan 23 dari 34 provinsi di indonesia. berdasarkan capaian ini, kinerja pengendalian inflasi daerah terutama untuk mengendalikan harga komoditas pangan bergejolak terlaksana dengan baik oleh TPID se-sultra. pelaksanaan berbagai upaya sesuai strategi 4k, di antaranya operasi pasar, sidak pasar dan pelaksanaan pasar murah secara efektif dapat mendorong stabilitas harga-harga komoditas pangan.
Selain itu, gerakan tanam seperti tanam cabe kendalikan inflasi di 7 kab/kota seperti kota kendari, kab. kolaka timur, kab. konawe utara, kab. konawe selatan, kab. bombana, kota baubau, dan kab. buton selatan turut menahan kinerja inflasi pada periode berjalan.
Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) tahun 2023 mengangkat tema “Sinergi Dan Inovasi Untuk Ketahanan Pangan Nasional”. tema ini senada dengan tantangan yang dihadapi, antara lain kendala produksi yang membatasi pasokan. untuk itu, kegiatan GNPIP tahun 2023 ini akan dirangkaikan dengan perluasan kerja sama antar daerah (KAD) intra dan antar Provinsi, peresmian penguatan digitalisasi dalam rangka pengendalian inflasi, penyerahan bantuan produksi maupun pascapanen pertanian, hingga peresmian sinergi dengan TNI.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Plt. Sekretaris Irjen Kemendagri Ahmad Husin Tambunan menyampaikan dalam rangkah launching gerakan nasional pengendalian inflasi pangan Kemendagri menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas penyelenggaraan gerakan ini khususnya kepada BI yang secara konsisten setiap daerah selalu mencanankan GNIP. Dimana untuk wilayah Sultra kali ini mengambil tema sinergi berkelanjutan dan inofasi untuk ketahanan pangan.
Kemendagri mencatat paling tidak terdapat 3 hal pokok dari tema tersebut. Pertama, pentingnya sinergi dan kolaborasi semua pihak di pusat dan daerah untuk secara terus-menerus. Kedua, harapannya dengan adanya GNPIP ini permasalahan yang terkait dengan inflasi pangan, seperti penyediaan off-taker yang akan menampung hasil pangan,terjaminnya suplai pangan dan meningkatnya konektifitas antar pasar dan antar daerah ini dapat kita kendalikan. Ketiga, Menteri Dalam Negeri menyampaikan pentingnya memperkuat ketahanan pangan, karena stabilitas harga pangan memiliki kontribusi 74,1 persen terhadap kemiskinan, artinya apabila komoditas naik harga-harga naik itu akan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.
Sekali lagi Kemendagri, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Gubernur beserta jajaran BI,TNI dan POLRI atas tindakan nyata, dimana sejak oktober Bapak Mentri Dalam Negeri, setiap hari senin memimpin langsung rapat koordinasi. Tidak terasa sudah 42 kali rakor kita laksanakan setiap hari senin tanpa absen di pimpin oleh Bapak Mentri Dalam Negeri. Kita berhasil untuk mengendalikan inflasi di 3,08 persen
Lebih lanjut disampaikan, Kemendagri menitipkan 2 hal kepada jajaran pemerintah daerah. Pertama, pemerintah daerah harus mengoptimalkan APBD untuk pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi tidak mungkin dapat berjalan efektif tanpa di dukung dengan anggaran yang cukup, untuk itu Mendagri mengharapkan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk dapat menganggarkan anggaran secara cukup untuk melakukan 9 langkah konkret dalam pengendalian inflasi seperti melaksanakan operasi pasar, kerja sama antar daerah, menjaga kelancaran pasokan dan seterusnya. Kedua, memberikan bantuan transportasi baik darat,laut,sungai dan udara.
Tadi bapak Gubernur sudah menyampaikan, andil komoditas membentuk inflasi tertinggi di sultra bukan karena pangan tapi karena transportasi, tentu hal ini menjadi perhatian dan tantangan kita semua. Untuk itu kepada kepala daerah diminta untuk terobosan dengan memberikan bantuan atau subsidi untuk jasa transportasi sehingga dapat menekan angka ongkos angkut.
‘’ Kami laporkan,setiap hari kami melakukan verifikasi salah satu praktek terbaik di sultra oleh Bupati muna barat, itu telah memberikan bantuan kepada ASDP dalam rangka menekan ongkos angkut di perairan’’ ungkapnya
Ketiga, menggunakan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah melalui pergeseran anggaran, apabila anggaran kegiatan di masing-masing OPD itu tidak mencukupi.
Mendagri juga mengingatkan kepada kita semua untuk mengantisipasi datangnya musim kemarau panjang yang dipicu oleh iklim El Nino, Bapak Mendagri sudah mengarahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan dua hal pokok yakni Pertama kepala daerah melakukan monitoring kantong-kantong produksi pangan, apakah telah terjadi kekeringan yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan stock beras atau menurunnya produksi beras di daerah, Kedua meyakinkan stok atau neraca pangan khususnya beras tersedia dan untuk itu kami berharap kepala daerah bisa bekerja sama dengan Bulog untuk mengidentifikasi persediaan pangan yang ada di daerah.
Sambutan Direktur Departemen Regional Bank Indonesia Imam Hartono, menyampaikan 3 hal yakni Pertama, berdasarkan rilis angka inflasi Juli 2023 oleh BPS, tekanan inflasi secara nasional terus menurun yaitu tercatat sebesar 3,8 persen angkah ini tentu lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 3,52 persen dan telah masuk kembali dalam sasaran 3 ± 1 persen, demikian pula inflasi gabungan 2 kota kabupaten IHK di Sultra sebagaimana disampaikan Bapak Gubernur inflasi Juli 2023 tercatat sebesar 3,53 menurun secara signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 5,34 persen.
Komoditas pangan terutama beras masih menjadi penyumbang utama inflasi di Sulawesi Tenggara, masalah ini tentu butuh perhatian kita bersama untuk mengatasinya apalagi kita mengetahui adanya resiko elnino yang dapat membawa kekeringan pada semester II tahun 2023
Kedua, mempertimbangkan sejumlah risiko inflasi kedepan dan kami ingin menekankan kembali pentingnya penguatan dalam sinergi pengendalian inflasi melalui GNPIP, sejak Agustus 2022 Bank Indonesia bersinergi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah menginisiasi program GNPIP yang difokuskan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui tujuh program utama
Ketiga, memperkuat sinergi, inisiatif menjaga inflasi pangan adalah upaya memastikan tersedia kebutuhan dasar masyarakat dan dengan harga yang terjangkau. terjangkau bagi konsumen atau masyarakat dan memberikan kesejahteraan bagi petani. Prediksi cuaca pada semester 2 ini menyatakan adanya peluang gangguan El Nino yang artinya anomali musim panas proses produksi perlu dijaga bersama termasuk peningkatan nilai tambah dan pemasarannya.
Serta dilanjutkan dengan launching aplikasi resmi yaitu LAPA-LAPA, SIPENGHARAPAN, dan PAK TANI KONASARA oleh Gubernur Sultra, bersama Bupati Konawe Utara dan Pj Bupati Muna Barat.
Sementara itu, sambutan Komando Resor Militer 143/Halu Ole Brigjen TNI Ayub Akbar menyampaikan peran TNI dalam mendukung pengendalian inflasi yakni Pertama pemberdayaan potensi wilayah, Kedua mendukung pemerintah dalam meningkatkan devisa Negara, Ketiga melaksanakan program ketahanan pangan.
Bahan Pangan yang dijual dalam rangka pengendalian inflasi pangan yakni Minyak Goreng Kita 1L (Rp 17.000), Minyak Goreng Kita 5L (Rp 83.000), Minyak merek Bimoli 2L (Rp 42.000), Bawang Merah 1 Kg
(Rp 25.000), Bawang Putih 1 Kg (Rp 40.000), Telur 1 Rak (Rp 57.000), Gula Pasir 1 Kg ( Rp 14.000), Gula premium rose brand (Rp 16.000), Beras merek BMW 10 Kg (Rp 117.000) dan Beras SPHP 5 Kg (Rp 45.000). (ADV)
