HarianSultra.com, Konsel – Kepala Desa dan Jajaran Aparat Desa Amoito Jaya,Kecamatan Wolasi sepakat mengadukan warganya inisial IL ke pihak kepolisian atas dugaan perbuatan yang tidak menyenangkan di Sosial Media, Selasa (14/1/2025), Pukul 20.00 Wita.
Kejadian ini berawal dari postingan kritikan pedas yang di lontarkan IL atas kondisi desa di halaman Facebook miliknya.
“Yang dikejar hanya kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Wuri-wurinya. Yaa Rabbi muda dibodohi sama Bhabinkamtibmas. Begitulah kalau para sumile masuk perangkap. Pemerintah Bodoh, Aparat Bodoh, Kepala Desa Bodoh,” tulisan IL di Facebook.
Sebagai bentuk kritikan, IL kerap kali menyoroti kebijakan dan penyelenggaran pemerintahan di desanya. Tidak hanya mengundang emosi tapi saling berbantahan pun melengkapi hebohnya kritikan tersebut sampai dimeja dapur.
Kapolsek Wolasi, Hery Mulyanto membenarkan adanya aduan dari masyarakat terkait adanya warga yang memposting kritikan yang tidak mengenakkan melalui akun Facebook miliknya.
“Iya benar ada aduan lisan, namun belum resmi. Kami akan melakukan pendalaman dan diskusi dengan beberapa pihak terkait mengenai aduan ini,” kata Kapolsek Wolasi saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya.
Hery menambahkan, bakal berupaya untuk menjaga ketertiban di tengah masyarakat khususnya di Desa Amoito Jaya.
“Tentu aduan ini akan kami atensi dengan baik,”.Tutupnya.
Ditempat terpisah, IL saat dikonfirmasi sangat menyayangkan atas laporan tersebut. Menurutnya, pemerintah desa seharusnya terlebihdahulu melakukan pendekatan persuasif, tidak tergesah gesah untuk melakukan tindakan intervensi.
“Upaya pemerintah itu harus respon dari tulisan tersebut dengan diskusi terbuka, bukan hanya sekedar ingin memalsukan keinginan tersendiri,” ucap IL melalui telepon whatsApp nya.
“Kritikan itu membangun emosional, kaitannya dengan pemerintahan, karena pasif kalau menggunakan bahasa yang lembut atau sebagainya. Kritik di media sosial sebenarnya kritis lebih tajam dan cepat dapat perhatian dari pemerintah,” tambahnya.
Salah satu masyarakat Desa Amoito Jaya, AP mengatakan sangat sepakat jika proses pemerintahan mesti dikawal supaya tidak berjalan timpang dan semau hati.
“Saya suka jika ada yang berani bicara tapi harus pake data supaya masyarakat juga terbuka matanya kalau ada sesuatu apapun bentuknya itu,” terang AP.(Akbar/Wan)
