HarianSultra.com, Konawe Selatan – Program percetakan sawah yang digulirkan pemerintah pusat untuk membuka dan mencetak lahan sawah baru di daerah berpotensi pertanian kembali menuai sorotan. Di Kabupaten Konawe Selatan, sejumlah wilayah seperti Kecamatan Konda, Wolasi, dan beberapa kecamatan lainnya menjadi sasaran program tersebut.
Namun, dalam pelaksanaannya, program yang sejatinya bertujuan meningkatkan produksi pangan nasional, khususnya beras, itu diduga tidak berjalan sesuai dengan konsep yang telah dicanangkan pemerintah.
Proses pelaksanaan di lapangan dinilai sarat permainan dan tidak sepenuhnya mencerminkan upaya pembukaan lahan sawah baru.
Ketua DPC Pemuda Tani Konawe Selatan, Iksan, mengungkapkan bahwa berdasarkan data serta informasi yang mereka himpun, terdapat beberapa lokasi program percetakan sawah yang justru mengolah lahan yang sebelumnya sudah berfungsi sebagai sawah.
“Tujuan utama program percetakan sawah ini adalah meningkatkan produksi pangan, terutama beras, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, dari informasi yang kami dapatkan, ada lokasi sasaran yang dalam proses pekerjaannya justru mengolah lahan sawah yang sebelumnya sudah ada,” ungkap Iksan.
Iksan yang juga merupakan Wakil Rakyat Konawe Selatan dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) menegaskan bahwa program percetakan sawah merupakan program pusat yang diperuntukkan membuka lahan baru, bukan sekadar mengolah lahan lama agar terlihat sebagai lahan baru demi memenuhi kuota luasan percetakan.
“Ini program pusat dan diproyeksikan untuk membuka lahan baru, bukan mengolah lahan yang sudah ada supaya terlihat baru dengan luasan yang disesuaikan dengan kuota percetakan sawah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iksan menilai pelaksanaan program tersebut terkesan tergesa-gesa dan tidak didahului oleh survei serta pemetaan yang matang. Ia menyayangkan jika pembukaan lahan sawah baru hanya dilakukan sebagian dan tidak sesuai kondisi riil di lapangan.
“Cukup disayangkan jika pembukaan lahan baru hanya sebatas formalitas dan tidak real. Hal ini menjadi dasar dugaan bahwa bisa jadi lahan lama yang tidak produktif juga dimasukkan sebagai objek percetakan sawah di hampir semua lokasi sasaran,” tambahnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah bersama dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. Evaluasi dinilai penting, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, guna memastikan program berjalan sesuai aturan dan tujuan awal.
“Langkah evaluasi sangat dibutuhkan agar persoalan ini tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta mencegah spekulasi yang dapat menyudutkan pihak-pihak tertentu,” tutup Iksan.(Akbar/Wan)
