HarianSultra.com, KENDARI — Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP tersebut diterima dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD yang berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Senin (25/5/2026).
Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, hadir langsung menerima dokumen LHP didampingi Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin.
Usai menerima penghargaan tersebut, Bupati Irham Kalenggo menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Prestasi ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran OPD di Konawe Selatan yang terus berkomitmen menjaga disiplin anggaran dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” ujar Irham.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi seluruh perangkat daerah yang secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.
Sementara itu, secara terpisah melalui siaran pers resmi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Konawe Selatan, Marwiyah Tombili, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras dalam menyusun laporan keuangan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Marwiyah, opini WTP yang diberikan BPK RI merupakan hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kualitas penyajian laporan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025.
“Kami selaku PPKD menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang telah bekerja keras dan bersinergi dalam menyusun laporan keuangan yang tertib dan transparan,” kata Marwiyah.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar predikat administratif, melainkan refleksi dari komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang jujur, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Ini adalah hasil dari kerja keras kolektif seluruh jajaran Pemkab dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menegaskan tidak akan berpuas diri. Berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh tim auditor BPK RI akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola dan administrasi keuangan daerah.
Pemkab Konawe Selatan melalui BKAD berkomitmen untuk terus mempertahankan capaian opini WTP sekaligus menjadikannya sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Konawe Selatan. (Marwan)
