HarianSultra.com, Konsel, Sultra – Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) tahun 2021 diduga banyak kegiatan siluman alias tidak jelas. Pasalnya, usai penetapan APBD banyak kegiatan baru bermunculan yang tidak masuk atau tanpa melalui pembahasan anggaran oleh pemerintah daerah dan DPRD pada bulan Desember tahun 2020 lalu.
Hal ini dikatakan oleh Anggota DPRD sekaligus ketua fraksi Demokrat Kabupaten Konsel, Ramlan saat berada di ruang kerjanya.
“APBD 2021 yang telah ditetapkan atau diberikan legitimasi oleh DPRD Konsel diduga keras banyak kegiatan “Siluman”. Banyak kegiatan baru yang dimunculkan, atau tidak masuk dalam ruang pembahasan. Ini terbukti dengan tidak diinputnya sejumlah kegiatan yang diusulkan melalui pokok pikiran (pokir) para anggota dewan. Padahal, pokir DPRD itu konstitusional sesuai amanat Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” jelas Ramlan, Senin, (15/3/2021).
Dengan banyaknya kegiatan baru tanpa melalui pembahasan, kata Ramlan, Ini menunjukkan sebuah perencanaan yang kacau dan buruk dalam sejarah berdirinya Kabupaten Konawe Selatan. Sebab tidak ada dalam RKPD 2021.
“Tidak dibahas, kok tiba-tiba ada dalam Rencana Kerja (Renja) OPD ini kan kongkalikong namanya. Bahkan di buku APBD 2021 yang telah dibagikan kepada seluruh anggota itu tidak lengkap, sebab tidak ada ringkasan atau penjabaran secara detil kaitan lokasi kegiatan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ramlan yang juga sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Konsel ini meminta kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) agar tetap tegas dan konsisten.
“Saya minta kepada badan keuangan agar tegas dan konsisten. Artinya kan semua OPD telah diberikan pagu anggaran secara proporsional sesuai rencana kerja mereka. Jadi kalau ada pembengkakan pagu itu pasti kelihatan OPD mana, dan kegiatan silumannya jelas kelihatan,” kata Ramlan.
Ia menegaskan bahwa jika ketika persoalan ini masuk ke aparat penegak hukum maka fraksi Demokrat akan menjadi yang pertama memberikan keterangan.
“Kalau mau jujur sebenarnya saya tidak mau masuk di wilayah itu tentang banyaknya kegiatan siluman atau tepatnya kegiatan tidak dibahas. Sebab pada dasarnya ketika nanti sudah masuk sebagai perkara hukum kita akan adu data. Dan saya pastikan semua anggota akan tetap konsisten dengan hasil pembahasan kita. Kalau itu yang terjadi saya usul biar nanti dari fraksi Demokrat yang pertama memberikan keterangan,” jelasnya.
Reporter: Marwan Toasa
