Bupati Tengahi Perseteruan Kades VS Warga Soal Tudingan Penyalahgunaan ADD dan DD

Bupati Tengahi Perseteruan Kades VS Warga Soal Tudingan Penyalahgunaan ADD dan DD

435
0
BERBAGI
Bupati Wakatobi, H Arhawi Ruda saat menghadiri tatap muka dengan masyarakat bersama pemdes Maleko di kantor Desa Maleko atas dugaan indikasi penyalahgunaan pengelolaan ADD dan DD yang dilakukan Kades. (Foto: Deni/HS)

Wakatobi, Harian Sultra

Sikap bijaksana Bupati Wakatobi, H Arhawi Ruda patut diacungi jempol. Pasalnya, Bupati yang baru dilantik 28 Juni lalu ini mampu menengahi perseteruan warga Desa Maleko dengan Kepala Desanya. Dimana Kades, La Sama dituding Warganya telah melakukan penyalahgunaan ADD dan DD sejak tahun 2014 dan tahun 2015.

“Sebagai Bupati, Saya minta kepada semua masyarakat Desa Maleko untuk memberikan Waktu kepada Pemerintah untuk menyelesaikan dugaan yang ditudingkan masyarakat terhadap Kades Maleko sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” Kata Arhawi usai berdialog dengan masyarakat bersama Kades yang dihadiri sejumlah perangkat Desa, Selasa (12/ 7).

Kehadiran Bupati ditengah-tengah masyarakat bersama Kades dan perangkat Desanya, diungkap sejumlah indikasi dugaan penyalagunaan ADD dan DD diantaranya, Pemotongan Honor Sara masjid, Pengadaan Aula Balai Desa, Taman Desa dan pengadaan komputer Kantor Desa.

Selain itu, juga terungkap Kades Maleko terindikasi melakukan pungli terhadap prona sertifikat gratis sebesar Rp.50.000,- sampai Rp.200.000,-. Bahkan, masyarakat yang belum membayar uang sebesar yang diminta Kades tidak memberikan Sertifikat tanah yang sudah dikeluarkan BPN.

Namun tudingan tersebut Kades Maleko, La Sama di saat yang sama membantah adanya pungutan yang dilakukannya, dia menjelaskan, pengadaan aula balai Desa, pemotongan honor sara masjid, pengadaan kebun dan taman Desa serta pengadaan komputer kantor Desa merupakan program satu paket dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.64.000.000,-. Namun dirinya tidak mampu membuktikannya dalam bentuk fisik. ”Yang jelas kita akan kerjakan secara bertahap,” ujarnya dengan wajah yang dibasahi dengan keringat.

Arhawi menegaskan, dirinya akan segerah membentuk tim untuk mempelajari hal tersebut secara mendalam. Jika terbukti ada penyalahgunaan ADD dan DD secara administrasi seperti yang ditudingkan masyarakat maka Kades bersama perangkat Desa akan mendapatkan sanksi berupa pembinaan.

Terkait tudingan diskriminasi yang dilakukan Kades terhadap masyarakatnya, Arhawi meminta kepada Kades untuk tidak membeda-bedakan masyarakatnya. Tetapi melihat masyarakatnya secara utuh.

“Sebagai pejabat publik Kades harus merangkul semua masyarakat. Jangan membeda-bedakan. Berikanlah kesejahteraan kepada masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya. (P8).

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY