Arhawi “Ingatkan” Perangkat Desa Soal Pengelolaan ADD dan DD

Arhawi “Ingatkan” Perangkat Desa Soal Pengelolaan ADD dan DD

209
0
BERBAGI
Bupati Wakatobi dalam melakukan dialog dengan pengunjuk rasa. (Foto Deni/HS)

Wakatobi, Harian Sultra

Kendati baru dilantik 28 Juni lalu, Bupati Wakatobi, H Arhawi Ruda, SE mulai menunjukan ketegasannya sebagai pemimpin dalam membawa Wakatobi ke depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tak tanggung-tanggung Bupati yang berpasangan dengan Ilmiati Daud ini mengingatkan Kepala Desa “Nakal” hati-hati dengan pengelolaan ADD dan DD. Hal ini disampaikannya saat menerima pengunjuk rasa untuk berdialog atas dugaan penyalahgunaan ADD dan DD yang terjadi di Desa Maleko, di ruang kerja Kantor Bupati Wakatobi, Senin (11/ 7).

“Jika ada Kades “nakal” Pemda serius memberantas hal itu,” tegasnya.

Lanjut Arhawi, dirinya telah mendapatkan laporan dari masyarakat adanya dugaan penyalah gunaan pengelolaan ADD dan DD akibatnya pihak Pemdes enggan transparan di setiap pengusulan dan pekerjaan. . “Selain, adanya dugaan pungutan dari Badan pemberdayaan Desa, kami juga sudah daapatkan laporan adanya dugaan pungutan proyek pansimas terhadap masyarakat” terang mantan Wakil Bupati pasangan Ir Hugua ini menguak laporan masyarakat.

Untuk menguak problem ADD dan DD serta pungutan yang dilakukan Pemdes Maleko, Arhawi akan mengunjugi Desa tersebut untuk melakukan dialog dengan pihak Pemdes dan masyarakat setempat. Jika jelas adanya hal tersebut maka dirinya tak segan-segan memberikan sanksi dan bahkan dia akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penegakan hukum.

Tambahnya, dalam kunjungannya nanti dia akan mengajak pihak kepolisian untuk menyaksikan pertemuan tersebut. Jika ada unsur rasuah maka pihak Kepolisian akan memprosesnya.

Sebelum pendemo diterima Bupati, pungunjuk rasa melakukan orasinya di depan kantor Bupati selama kurang lebih satu jam. Mereka menutut agar Bupati wakatobi memberhentikan Kades Maleko karena telah melakukan korupsi terhadap ADD dan DD serta pungli dengan alasan untuk memuluskan pencairan proyek pansimas, selain itu Kades Posalu juga dituding telah melakukan kesewenang-wenangan atas jabatannya dengan melakukan diskriminasi terhadap masyarakat Desa Maleko.(P8).

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY